Rekening Bendahara Satker

Dalam pengelolaan keuangan negara, K/L atau satuan kerja sebagai PA/KPA yang memiliki alokasi anggaran dalam DIPA dalam rangka pelaksanaan pengeluaran APBN, dapat membuka rekening pengeluaran yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang dibuka atas nama jabatan dengan nama “Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor .......”.

Prosedur permohonan pembukaan dan pemberian persetujuan diatur dalam PMK 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/L/Satker. Hingga saat ini masih saja banyak terjadi, satker membuka rekening terlebih dahulu tanpa adanya persetujuan Kuasa BUN (KPPN). Namun lebih unik lagi, masih terjadi KPPN malah memberikan ijin persetujuan pembukaan rekening yang telah dibuka terlebih dahulu oleh satker (bendahara). Bagaimana prosedur mengenai pengelolaan rekening yang seharusnya?

Pejabat Penguji & Penandatangan SPM (PP-SPM)

Hampir 3 bulan blog ini stagnan, karena kesibukan. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Beberapa hari terakhir ini seorang sahabat berdiskusi mengenai pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM (jadi ada ide untuk menulis lagi). Tema diskusinya adalah apakah pejabat penguji tagihan itu dapat dipisahkan/dibedakan dari penandatangan SPM (2 orang)? Atau pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM adalah 1 orang ? Apakah dalam melaksanakan pengujian PP-SPM dapat dibantu oleh staf keuangan?

Pemaketan Barang dan Jasa

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewajiban menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/Satuan Kerja (satker) masing-masing. RUP yang disusun meliputi pemaketan pekerjaan.

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Peraturan Verifikasi dan Aklap

No	Peraturan	Uraian
1	PP Nomor 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2	PP Nomor 71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintah
3	PMK 171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
4	PMK 23/PMK.05/2011	Perubahan PMK 171/PMK.05/2007
5	Per-38/PB/2006	Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
6	Per-40/PB/2006	Pedoman Akuntansi Persediaan
7	Per-33/PB/2008	Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
8	Per-08/PB/2009	Penambahan dan Perubahan BAS
9	Per-59/PB/2009	TC Penyesuaian Sisa Pagu DIPA karena Setoran Pengembalian
10	S-9646/PB/2010	Penjelasan Per-59/PB/2009
11	Per-62/PB/2009	TC Penyajian Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual
12	Per-82/PB/2011	Piutang Tak Tertagih pada K/L
13	Per-85/PB/2011	Penatausahaan PNBP

Peraturan Kekayaan Negara

No	Peraturan	Uraian
1	PMK 120/PMK.06/2007	Penatausahaan Barang Milik Negara
2	PMK 29/PMK.06/2010	Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
3	PMK 250/KMK.06/2011	Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tusi K/L

Peraturan Perbendaharaan

No	Peraturan	Uraian
1	UU 17/2003	Undang-Undang Keuangan Negara
2	UU 1/2004	Undang-Undang Perbendaharan Negara
3	PMK 190/PMK.06/2012	Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (pengganti PMK 134/2005 dan 170/2010)
4	PMK 134/PMK.06/2005	Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN (dinyatakan tidak berlaku)
5	PMK 170/PMK.05/2010	Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja (dinyatakan tidak berlaku)
	Lampiran PMK 170	Lampiran PMK 170
6	PMK 025/PMK.05/2012	Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya
7	PMK 113/PMK.05/2012	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PN dan PTT
8	Per-22/PB/2012	Juknis Pelaksanaan Pembayaran Terhadap Pihak-Pihak Tertentu Yang Melakukan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa dengan Pemerintah Secara Konsorsium
9	Per-06/PB/2009	Mekanisme Pelaksanaan APBN di Lingkungan POLRI
10	Per-66/PB/2005	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11	Per-11/PB/2011	Perubahan atas Perdirjen 66/PB/2005
12	Per-41/PB/2012	Perubahan kedua atas Perdirjen 66/PB/2005
13	Per-20/PB/2011	Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui SKPA
14	Per-16/PB/2012	Juklak Pencairan & Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin
15	Per-19/PB/2012	PIN SPM
16	Per-54/PB/2008	Rekam Data Elektronis SPM
17	Per-57/PB/2010	Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
18	Per-41/PB/2011	Perubahan 1 Per57/PB/2010
19	Per-88/PB/2011	Perubahan 2 Per57/PB/2010
20	S-3775/PB/2012	Pembayaran Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran