Pencatatan Aset Pekerjaan Yang Tidak Selesai

Pencatatan aset tetap menganut prinsip nilai historis, dengan kata lain aset tetap dinilai sesuai biaya perolehan. Biaya perolehan adalah biaya yang dikeluarkan (kas maupun setara kas) baik yang telah maupun yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Dalam pekerjaan konstruksi, pembentukan aset tersebut membutuhkan waktu pengerjaan (konstruksi dalam pengerjaan), sehingga aset dicatat berdasarkan progress pembayaran yang dituangkan dalam pembayaran termin atau MC sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Perlakuan Bongkaran Rehab Gedung

Suatu aset Barang Milik Negara (BMN) berupa gedung selama periode masa penggunaannya untuk mempertahankan kondisi biasanya memerlukan perbaikan atau perawatan berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi. Terkadang dalam kegiatan tersebut ada bongkaran-bongkaran sebagian atau seluruhnya dari aset tersebut.

Berbagi pengalaman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat menangani paket rehab rumah dinas dan gedung kantor. Bongkaran-bongkaran berupa atap, jendela, pintu, kusen, balok kayu dan bongkaran lainnya sesaat setelah dilakukan pembongkaran sudah banyak pihak-pihak yang meng-order dengan meminta, berniat membeli untuk dimiliki? Baik itu datang dari karyawan di kantor, pekerja bangunan, masyarakat sekitar proyek, sampai tukang pulung.

Bagaimana perlakuan bongkaran tersebut ?

Laporan Keuangan Satker

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, tiap-tiap kementerian negara/lembaga (entitas pelaporan) wajib menyelenggarakan akuntansi dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (LKKL) secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang disampaikan oleh entitas pelaporan merupakan konsolidasian dari laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja (satker) di lingkup kementerian negara/lembaga tersebut sebagai entitas akuntansi.