Ads 468x60px

Kamis, 11 April 2013

Bukti Pengeluaran Tak Harus Kuitansi

Ada beberapa istilah yang sering kita dengar dan gunakan yang mungkin bisa membuat bingung kita sendiri, yaitu “bukti pembelian”, “bukti pembayaran”, “bukti perjanjian”, dan ”bukti pengeluaran”. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan APBN menggunakan istilah-istilah diatas. 
Bukti Perjanjian, dikenalkan dalam Perpres 70/2012 merupakan perubahan kedua Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dalam pasal 55 disebutkan, tanda bukti perjanjian terdiri atas : 
  1. Bukti pembelian, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10 juta. 
  2. Kuitansi, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50 juta. 
  3. Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk pengadaan barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 200 juta, dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta. 
  4. Surat Perjanjian/Kontrak digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 200 juta, dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas dengan Rp 50 juta. 
Dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tentunya harus dilengkapi dokumen pendukung pembayaran/ pertanggungjawaban keuangan diantaranya bukti-bukti pengeluaran. 

PMK 190/2012 pada pasal 51 dijelaskan bahwa salah satu bukti-bukti pengeluaran diantaranya kuitansi/bukti pembelian. Istilah “pembayaran” terkadang digunakan dalam PMK 190/2012 sebagai pengganti kata “pembelian”. Dengan demikian bukti pembelian dan bukti pembayaran memiliki arti yang sama. Bukti pembelian atau bukti pembayaran merupakan salah satu bukti pengeluaran. 

Pada prakteknya sehari-hari, saat kita melakukan pengeluaran yang kecil-kecil ke toko, warung, SPBU, mini market, tambal ban dan sejenisnya untuk keperluan kantor, sulit didapatkan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Untuk pengeluaran tersebut biasanya kita memperoleh bukti pengeluaran berupa struk pembayaran BBM, bayar tol), nota pembelian, atau sejenisnya. 

Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai bukti pembelian/kuitansi seperti tambal ban, bendahara pengeluaran membuat kuitansi sesuai format dalam PMK 190/2012. 

Dengan mengedepankan prinsi pengelolaan keuangan (termasuk pengadaan barang/jasa) yaitu efisiensi dan efektif serta tidak mengurangi akuntabilitas, pada prinsipnya bukti pengeluaran tidak harus dalam bentuk kuitansi namun dapat dalam bentuk dokumen lainnya dipersamakan (seperti bukti pembelian berupa nota, struk pembayaran dan sejenisnya). 

Dalam rangka penyederhanaan administrasi dokumen bukti-bukti pengeluaran pada satker yang tidak dapat dikuitansikan, maka dapat dilakukan rekapitulasi dengan menggabungkan beberapa bukti pembelian dalam jumlah sampai dengan Rp 1 juta dalam bentuk Daftar Rincian Pembayaran (akun dan uraian pembayarannya sama) yang ditandatangani oleh PPK (dengan terlebih dahulu mengesahkan bukti pembelian). 

Dengan demikian dapat disimpulkan kuitansi merupakan bukti pembayaran/pembelian dan dapat difungsikan sebagai bukti perjanjian. Bukti pembelian berupa nota, struk pembayaran dan sejenisnya dianggap sah sebagai bukti pembayaran dan dapat difungsikan sebagai bukti perjanjian. Bukti-bukti pengeluaran dapat berupa kuitansi dan bukti pembelian (nota, struk pembayaran dan sejenisnya). Bukti pembelian dengan nilai kecil dan sejenis (akun dan uraian pembayarannya sama) dapat digabungkan menjadi Daftar Rincian Pembayaran yang dianggap sah sebagai pengganti kuitansi.  

Artikel Terkait

5 komentar:

  1. selamat siang...

    mau tanya, apakah bukti pembayaran (nota pembelian atau kwitansi)dengan nilai lebih dari 500 ribu tetap diberi materai? pasalnya apabila misal kita membeli buku perpustakaan di gramedia senilai 1 juta kita hanya menerima struk pembelian. bagaimana solusinya.

    terima kasih informasinya.

    BalasHapus
  2. Maaf Bu Yuni baru dibalas....

    Bukti pengeluaran berupa Kuitansi dengan nilai diatas Rp 500 ribu wajib dikenakan meterai sesuai ketentuan sebagai berikut :
    Kuitansi dengan nilai diatas Rp 250rb s.d Rp 1 juta dikenakan meterai sebesar Rp 3rb.
    kuitansi dengan nilai diatas Rp 1 juta dikenakan meterai Rp 6rb.

    Namun, terkait dengan struk/nota pembelian, menurut pendapat saya tidak dikenakan meterai, karena bukan merupakan dokumen/objek yang terutang meterai. Dalam ketentuan disebutkan, salah satu dokumen yang terutang meterai adalah :....dokumen yang memuat penerimaan uang.

    redaksi kuitansi terdapat penerimaan uang, sedangkan pada struk/nota pembelian tidak terdapat penerimaan uang. dengan demikian, struk carrefour/nota pembelian tidak dikenakan bea meterai.

    demikian bu...terima kasih telah mengunjungi blog ini.

    BalasHapus
  3. Ketika pembelian senilai 500rb seperti penanya diatas.. sudah cukupkah SPJ yang kita buat tanpa adanya kuitansi?
    Misalnya saya membeli tinta atau ctridge oroiginal satu set (Black dan Clor) dengan nilai 500ribu, Toko komputer tersebut hanya mengeluarkan nota atau struk pembelian dan ketika kita sodorkan kuitansi yang sudah tertempel meterai 3rb mereka cenderung neggan menadatangani kuitansi tsb apalagi memberikan stempel?
    atas tanggapan dan pencerahannya diucapkan terima kasih

    BalasHapus
  4. Pak/Ibu Loketa Num, dalam pelaksanaan APBN, PMK 190/PMK.05/2012 dalam pasal 31 disebutkan bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan sampai dengan batas nilai tertentu sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dapat berupa bukti-bukti pembelian. Ketentuan dimaksud adalah Perpres 70/2012 pasal 55.

    selanjutnya dalam pasal 51 PMK tersebut dijelaskan bahwa bukti pengeluaran dapat berupa : a. kuitansi/bukti pembelian dan b. nota/bukti penerimaan barang/jasa.

    dari uraian ketentuan diatas, bila suatu kegiatan pembelian diperoleh bukti pengeluaran berupa nota atau struk pembelian, maka dokumen tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti pengeluaran/pembayaran dan tidak perlu dibuatkan kuitansi.

    BalasHapus
  5. pak, permasalahannya kalo tidak ada bukti pembelian (stuk/nota dari toko) hanya kuitansi penutup yg diberi materai, stempel dan tanda tangan dr toko ketika ada pemeriksaan dari BPK hal ini dipermasalahkan dan dianggap sbg kerugian negara. adakah pasal yg dengan jelas memperbolehkan cukup dirinci pada kuitansi penutup. Trims.

    BalasHapus

Ą