Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)

Salah satu sumber pendapatan utama negara adalah pajak, yang berfungsi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan berbagai program pemerintah. Berbagai jenis pajak diatur oleh sistem pajak Indonesia, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu komponen penting dalam perhitungan besaran pajak adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang berfungsi sebagai komponen utama dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk menghindari sanksi dari pihak berwenang, wajib pajak harus memahami DPP dengan baik.

Dalam artikel ini akan diulas secara komprehensif mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan PPh di Indonesia, dengan cakupan materi sebagai berikut:

·         Definisi DPP

·         Jenis-jenis DPP

·         Metode perhitungan DPP untuk PPN

·         Metode perhitungan DPP untuk PPh

·         Kasus-kasus khusus dalam penerapan DPP

·         Peraturan terbaru terkait DPP di Indonesia

A. Definisi Dasar Pengenaan Pajak

1. Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar atau nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang dalam suatu transaksi. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, DPP dapat berupa harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Fungsi DPP dalam Perpajakan

DPP memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem perpajakan:

·    Menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

·    Memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menghitung pajak terutang.

·    Menghindari perbedaan penafsiran terkait nilai transaksi yang dikenakan pajak.

·    Menjadi acuan bagi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan perpajakan.

3. Regulasi yang Mengatur DPP di Indonesia

Beberapa regulasi utama yang mengatur DPP dalam perpajakan Indonesia meliputi:

·         Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)

·         Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

·         Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait ketentuan perpajakan

·         Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai prosedur pelaporan dan pembayaran pajak 

B. Jenis-Jenis DPP

Jenis DPP bervariasi tergantung pada jenis pajak yang dikenakan. Secara umum, DPP dalam perpajakan Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama: DPP dalam PPN dan DPP dalam PPh.

1. DPP dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam PPN, DPP dapat berupa:

·   Harga Jual: Nilai yang diterima atau seharusnya diterima oleh penjual atas barang yang dijual.

·   Penggantian: Nilai yang diterima oleh penyedia jasa atas jasa yang diberikan.

·   Nilai Impor: Harga barang impor ditambah dengan bea masuk dan biaya lainnya yang ditetapkan pemerintah.

·    Nilai Ekspor: Harga jual barang ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak ekspor.

·  Nilai Lain yang Ditetapkan Pemerintah: DPP yang digunakan dalam kondisi khusus berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. DPP dalam Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam PPh, DPP dapat berupa:

·    Penghasilan Bruto: Seluruh penghasilan sebelum dikurangi biaya-biaya tertentu.

·      Laba Bersih: Pendapatan setelah dikurangi biaya operasional.

·    Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): DPP untuk pajak penghasilan yang berkaitan dengan transaksi properti.

·      Tarif Efektif: Metode perhitungan pajak berdasarkan ketentuan khusus. 

C. Cara Menghiung DPP PPN

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar pengenaan pajak dapat dihitung dengan rumus berikut:

 

PPN = DPP x Tarif PPN

Tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini adalah 12%.

 

Contoh Perhitungan PPN: Misalkan sebuah perusahaan menjual barang dengan harga Rp10.000.000, (tidak termasuk PPN) maka perhitungan PPN-nya:

 

DPP PPN = 11/12 x Rp 10.000.000,- = Rp 9.166.667,-

PPN = Rp 9.166.667,- x 12% = Rp 1.100.000,-

 

Total harga jual setelah PPN menjadi: Rp 10.000.000,- + Rp 1.100.000,- = Rp 11.100.000,-

 

Jika harga yang disebutkan sudah termasuk PPN, maka perhitungan DPP adalah:

Contoh jika harga jual Rp11.100.000 sudah termasuk PPN:

 

Harga Barang sebelum PPN = Rp 11.100.000,- x 10/11.1 = Rp 10.000.000,-

DPP PPN = 11/12 x Rp 10.000.000,- = Rp 9.166.667,-

PPN = Rp 9.166.667,- x 12% = Rp 1.100.000,-

 

PPN yang harus dibayarkan tetap Rp1.100.000.-

D. Cara Menghitung DPP PPh

Perhitungan DPP untuk PPh berbeda tergantung pada jenis pajak penghasilan yang dikenakan.

1.  PPh Pasal 21 (Gaji/Penghasilan Karyawan)

DPP dalam PPh 21 adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran wajib. Rumusnya:

Misalkan seorang karyawan memiliki gaji Rp10.000.000 per bulan, dengan biaya jabatan 5% dan iuran wajib Rp200.000:

2.  PPh Pasal 23

PPh 23 dikenakan atas pembayaran jasa, dividen, royalti, dan lainnya dengan tarif 2% atau 15%. Rumus perhitungannya:

Misalnya, perusahaan membayar jasa konsultasi sebesar Rp50.000.000, dengan tarif PPh 23 sebesar 2%:

Kesimpulan

DPP merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan Indonesia karena menjadi dasar dalam perhitungan PPN dan PPh. Dengan memahami konsep dan metode perhitungannya, wajib pajak dapat lebih akurat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak.

Artikel ini telah membahas berbagai aspek DPP secara mendalam, mencakup definisi, jenis, serta metode perhitungan untuk PPN dan PPh. Pemahaman yang baik tentang DPP akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak secara lebih efisien dan sesuai regulasi.

Artikel Terkait